[REBLOG] Legal Melawan Gerakan 1: 1 Maret 2015

Gerakan ini digagas oleh  Sammy Not A Slim Boy.

Setuju atau tidak setuju dengan gerakan ini, ada baiknya membaca manifesto dan tinjauan legalnya. Kumpulan pengetahuan yang sudah diringkas sedemikian rupa menjadi sebuah manifesto.

Selamat membaca

—-

Manifesto Melawan Secara Legal (@legalmelawan): Gerakan #1

Gerakan Pertama: Berjualan Pulsa di Dekat ATM Milik Bank

 

Seperti kita ketahui bersama bahwa seiring dengan perkembangan teknologi, ATM milik bank saat ini memungkinkan nasabahnya untuk melakukan transaksi pembelian pulsa selular. Walaupun jumlahnya dibatasi ini jelas sudah melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat.

  1. Bank seharusnya fokus pada pengaliran kredit mikro pada retailer, bukan malah ikut sebagai retailer secara langsung. Apabila bank menjadikan principal dalam hal ini operator selular sebagai supplier maka jelas ini memotong jalur distribusi. Tapi seandainya pun bank mengambil dari dealer tertentu yang menjadi mitra resmi operator, ini tetap melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, karena memotong jalur distribusi.
  1. Bank selalu berlindung pada sesuatu yang dinamakan ‘dampak sistemik’, sehingga bila usaha mereka menghadapi masalah, katakanlah bankrut, maka pemerintah bisa saja campur tangan dengan memberikan bail out. Apakah retailer pulsa yang juga mengalami kebangkrutan juga berhak mendapatkan ini? Sungguh persaingan usaha yang tidak adil.
  1. Gerakan ini sama sekali tidak membatasi kenyamanan konsumen operator seluler yang sekaligus adalah nasabah bank. Gerakan ini adalah bentuk ajakan untuk kita mengutamakan retailer kecil dibanding bertransaksi lewat bank. Seandainya penjualan pulsa lewat ATM atau fasilitas lain milik bank seperti Internet banking, mobile banking, dll. tetap ada, maka pakailah itu saat dalam keadaan urgent saja, tetap kita prioritaskan untuk membeli kepada retailer. Secara tidak langsung retailer telah membesarkan pelanggan selular Indonesia dengan menjamurnya kios-kios isi pulsa milik retailer kecil, dan saat jumlahnya mulai besar sedikit demi sedikit porsinya diambil oleh bank, yang notabene milik grup konglomerat bahkan sebagian sahammnya dimiliki asing.
  1. Tentu gerakan ini sangat bersyukur apabila kemudian bank sama sekali menutup layananan ini. Lalu bagaimana dengan masyarakat Indonesia kelas menengah ke atas dan yang sudah melek teknologi , melek Internet? Tentu sangat baik bila usaha retail ini dimiliki oleh pihak lain selain bank. Kita tahu bahwa transaksi online di Indonesia sekarang masih setengah jalan, sebagian pembayaran masih lewat transfer manual ke rekening pribadi atau bahkan cash on delivery (COD). Ada banyak toko online yang sangat terbantu bila pihak bank membuka sebesar-besarnya kanal untuk toko online mengembangkan application program interface (API) yang memungkinkan toko online mereka terkoneksi langsung sebagai merchant dan memotong saldo nasabah sebagai pembeli di toko online tersebut. Kasus seperti iTunes, Google Play, Amazon adalah contoh toko online yang semakin besar karena bank hanya berperan sebagai pihak pembayaran dan pendanaan transaksi, bukan langsung turun lansung ke bisnis retail. Justru dengan penutupan layanan ini akan ada banyak pengusaha muda yang melek teknologi bersaing dalam memberikan layanan toko online sebaik-baiknya kepada nasabah bank. Bukankah semakin baik bila ada model bisnis seperti Amazon, Google Play dan iTunes yang dikelola oleh perusahaan lokal. Untuk membeli musik Indonesia secara online mengapa harus lewat iTunes atau Amazon? Membeli musik luar negeri, masih wajar, tapi itu pun sebuah kemunduran, karena di zaman kaset, bahkan musik luar negeri dibeli di toko lokal seperti Duta Suara, Disk Tara, dll. Ini mungkin karena bank di Indonesia tindak mendukung perkembangan e-commerce Indonesia, malah sibuk menjadi retailer dan menyedia service langsung. Seandainya pun API untuk interkoneksi ke bank dibuka seluas-luasnya, dan bank tetap melakukan usaha retail, maka bank akan bersaing dengan toko-toko online lain, dan ini tentunya bukan bentuk persaingan yang sehat, karena toko-toko online ini akan membayar biaya interkoneksi sedangkan bank tidak, karena sudah menjadi biaya tetap, sehingga bank akan bisa menjual produk yang sama dengan harga yang lebih murah.
  1. Kami yakin banyak developer lokal yang sanggup membuat aplikasi toko online dengan interkoneksi langsung ke bank sebagai fungsi pembayaran. Seandainya pun tidak, maka dalam keaadaan urgent, dan semua retailer tutup, dan ATM sudah tidak lagi menjual pulsa, ketuklah pintu tetangga untuk meminjam HP-nya. Ini memang merepotkan, tapi merepotkan selama kita juga mau direpotkan adalah semangat yang dibawa oleh founding father kita Bung Karno soal Gotong Royong, bahkan di era beliau sempat parlemen dinamai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-GR). Tapi saling merepotkan ini pun kami rasa tidak akan terjadi karena akan banyak developer lokal yang siap untuk membuka toko online. Akan banyak pengusaha-pengusaha muda yang semakin berjaya dalam bisnis e-commerce, dan perekenomian bangsa ini akan terangkat.
  1. Sebagai contoh, bank dilarang untuk menjual asuransi. Itulah maka beberapa grup memiliki perusahaan asuransi sendiri padahal grup tersebut sudah memiliki bank.
  1. Bank boleh mendanai kredit kepemilikan perumahan atau kredit kepimilikan kendaraan bermotor, tapi showroom tetap milik dealer, bukan milik bank. Berbeda dengan kasus ATM, Internet Banking dan Mobile Banking, fasilitas ini adalah milik bank. Pembeli kendaraan bermotor tetap datang ke showroom motor/mobil lalu bank yang melakukan fungsi pendanaan.
  1. Apabila bank diizinkan untuk melakukan usaha retail, walau sepertinya mengada-ngada, bisa saja suatu saat apabila ada ruang kosong di lobby bank maka mereka bisa saja membuka usaha toko kelontong. Bank bisa saja membuat sebuah kiosk Integrated ATM-VendingMachine seperti prototype yang coba kami buat di bawah ini. Dalam istilah sederhana ‘ jajan-langsung potong dari saldo’. Memang terlihat mengada-ada, tapi kalau retail pulsa diizinkan, apa alasannya ini tidak diizinkan, lalu porsinya kemudian semakin membesar, dari barang-barang jajanan menjadi barang kebutuhan pokok. Atau bank membuka hotline service untuk kebutuhan ini, potong saldo, kemudian kebutuhan yang dipesan diantar ke rumah. Di beberapa negara, contohnya di Spanyol, Vending Machine yang bisa menerima kartu debit atau kartu kredit sudah ada, dan Vending Machine tersebut milik dari perusahaan lain, bukan bank yang langsung melakukan usaha retail.ATM-Vending
  1. Teknisnya sederhana, satu orang mebawa poster bertuliskan “Kalau ke ATM untukbeli pulsa, belilah pada kami atau retailer. Transaksi lain silakan via ATM.” Lalu satu orang lagi berdiri di sebelah pembawa poster dan bersiap-siap melayani orang-orang yang tergerak. Voucher bisa fisik atau elektrik dan bisa diambil di titik-titik grosir yang tersebar di setiap kota. Kami akan membantu untuk menyediakan data titik-titik grosir. Bahkan apabila di lokasi ATM tersebut kebetulan ada retailer, bekerja sama saja dengan retailer. Gerakan ini sporadis dan serentak secara nasional, berbiaya murah, sambil bersenang-senang (fun)  dan sama sekali tidak memaksa.
  1. Modal tiap titik tidaklah mahal, Rp 500.000,00 sampai Rp 2.000.000,00 dan itu pun langsung dibelanjakan ke grosir pulsa, bukan kami sebagai penggagas gerakan ini. Modal ini bisa patungan 10 bahkan 20 orang, bila pulsa tidak laku, sederhana, pakai sendiri saja toh hasil patungan banyak orang.
  1. Jangan sampai mengganggu kenyamanan nasabah bank. Tidak usah lakukan approach, kalau nasabah pasang tampang seram, jangan balas ya. Ini fun, seperti car free day saja pendekatannya. Cukup bawa poster yang bertuliskan seperti poin 9. Lakukan di area umum, jangan masuk ke area milik bank. Di trotoar misalnya. Senyum seperti layaknya SPG, kalau perlu berdandan seperti SPG. Pokoknya ini gerakan fun, legal dan jelas perjuangannya.

Mari melawan secara legal, mari melawan dengan damai, melawan sambil bersosialisasi, melawan sambil bersenang-senang, untuk hak-hak kita yang semakin terpangkas. Apakah nanti anak-anak kita semua hanya jadi konsumen, hanya jadi nasabah. Tidak bisa lagi jadi pedagang apalagi jadi pengusaha.

Mari bergerak serentak seluruh Indonesia, Minggu 1 Maret, 2015, 09.00 WIB di sebanyak-banyaknya ATM di seluruh Indonesia.

Daftarkan diri anda ke melawansecaralegal@gmail.com

Kirim email dengan subject: Gerakan 1

Isi email: Nama, nama twitter/facebook, attach scan/foto (KTP/SIM/KTM/Kartu Pelajar/Passpor)

Kami akan follow up untuk detil teknis lebih lanjut. 

Salam Damai

@legalmelawan

Tinjauan Legal Gerakan Pertama

Undang-Undang Perbankan Pasal 6 huruf n, tentang jenis usaha Bank Umum, ada pasal karet yang memungkinkan bank melakukan bisnis retail, seperti penjualan pulsa

n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak
bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Namun terjadi kontradiksi dengan Pasal 10 huruf c

Bank Umum dilarang :

a, melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf dan huruf c;

b. melakukan usaha perasuransian;

c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Hal yang mendukung gerakan ini adalah Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 19 huruf d.

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri
maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :
a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan
kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau

b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk
tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau

c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar
bersangkutan; atau

d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Diskriminasi, dilakukan oleh pemerintah sendiri dengan adanya kebijakan bail out pada usaha perbankan, tapi tidak untuk retailer pulsa.

 

Dan undang-undang yang sama Pasal 25 ayat (1) huruf b dan c.

(1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung
maupun tidak langsung untuk:

a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah
dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang
bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau

b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau

c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk
memasuki pasar bersangkutan

Interpretasi kami, dengan bank melakukan usaha retail online melalui Internet, m-banking dan ATM, secara tidak langsung telah menghambat/membatasi toko online lain (non bank) untuk mengembangkan teknologi yang sama untuk usaha retail pulsa, atau barang retail lainnya. Karena mereka akan dikenakan biaya switching/interkoneksi oleh pihak bank, sehingga akan kalah bersaing dengan pihak bank dari sisi harga.

Semoga tinjauan menguatkan rekan-rekan untuk ikut bergabung dengan gerakan pertama @legalmelawan yang sudah tertuang dalam manifesto gerakan pertama. Artinya aksi nyata kita sambil bersenang-senang  tanggal 1 Maret 2015 nanti bisa kita tindaklanjuti ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bahkan untuk melakukan amandemen undang-undang.

Tapi itu terlalu jauh, kita tunjukan saja dulu kepekaan kita terhadap permasalah negara sambil bersenang-senang, anggap saja car free day, 1 Maret 2015, 09.00 WIB di sebanyak-banyaknya titik dekat ATM di seluruh Indonesia.

Salam Damai

@legalmelawan

Sammy Not A Slim Boy

Advertisements

16 thoughts on “[REBLOG] Legal Melawan Gerakan 1: 1 Maret 2015

  1. Interpretasi atas dasar hukum UU Persaingan Usaha

    a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;

    Bank tidak menghalangi penjual pulsa dalam berjualan pulsa. Tidak pernah ada kasusnya.

    b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau

    Bank tidak melarang nasabahnya untuk beli pulsa di warung kios. Bank juga tidak melarang nasabahnya untuk menjadi nasabah bank lain.

    c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau

    Bank tidak membatasi peredaran dan penjualan pulsa karena yang melakukan peredaran pulsa adalah operator seluler.

    d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.
    Yang ini kecuali pelaku usaha yang tidak layak mendapatkan kredit ya.

    Sebelumnya mohon maaf nih Bang Sammy kalo komentarnya banyak dan kepanjangan. Ya yang pasti pada prinsipnya saya mendukung ekonomi kerakyatan

    Like

  2. Interpretasi atas dasar hukum UU Perbankan

    melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    dengan

    melakukan penyertaan modal,

    menurut perspektif saya ini tidak kontradiktif karena melakukan kegiatan lain berbeda dengan melakukan penyertaan modal.

    misal begini :
    Menyediakan sarana pembayaran pulsa via ATM (melakukan kegiatan lain) dengan memberikan modal kepada perusahaan keuangan lain. Yang gak boleh itu ngasih modal ke retailer pulsa.

    Like

    • Utk semua masukannya terima kasih. Bisa baca poin nomor 3 di manifesto. Ini menggugah masyarakat saja. Terutama kelas menengah ngehek. Hehehe.. kalau bank gak tutup ini, harap prioritaskan retailer.

      Kalau bank tutup, bagus. Bikin aja usaha baru. Knp utk asuransi ada aturan ini? Bank tdk boleh terjun? Seharusnya retail jg begitu. Walau supply chain pulsa saya tahu bbrp dari dealer jg, tapi sangat tdk adil kalau terminal bank dijadikan toko. Itu hak toko online…

      Kembalikan bank pada fungsinya. Pendanaan. Seandainya tdk mau. Mari kita prioritaskan retailer. Kecuali kepepet, silakan pakai terminal bank. Gerakan ini tetap akan jalan 1 Maret 2015 dgn santai dan damai…

      Silakan kalau berminat. Kita selfie bareng 🙂

      Like

  3. Tanggapan Manifesto 8 :
    Bank tidak melakukan usaha retail (dalam hal ini jualan pulsa), bank hanya menyediakan sarana pembayaran (baik melalui ATM ataupun via teller bank).

    Toko kelontong? Malah ada wacana Branchless Banking yang kedepannya memungkinkan toko kelontong menjadi agen bank. Jadi bukan buka lapak di lobby ya bang. Tentunya perlu sertifikasi dan akan mendapatkan fee.

    Like

  4. Manifesto 5 :
    Sebagai contoh, bank dilarang untuk menjual asuransi. Itulah maka beberapa grup memiliki perusahaan asuransi sendiri padahal grup tersebut sudah memiliki bank.

    Tanggapan :
    Keliatannya grup perusahaan yang punya bank punya asuransi kaya kemaruk ya. Hmm, ada beberapa perspektif sih. Pertama soal menyoal kejelian melihat peluang bahwa nasabah bank makin banyak tuntutannya dan makin banyak kebutuhannya. Akhirnya muncul istilah Integrated Financial Services dengan produk-produk yang mengkombinasikan antara produk perbankan dengan produk asuransi (bancassurance)

    Like

  5. Tanggapan Manifesto 4 :
    Sebenarnya bank-bank sudah banyak yang melirik interkoneksi dengan toko-toko online. Tapi investasinya yang terlalu besar, sepertinya arah ke integrasi ini masih jauh. Tapi hey, bukannya Bang Sammy itu punya usaha IT ya. Barangkali bisa sumbang ide. Ide mahal nih kalo ada solusi untuk itu.

    Like

  6. Manifesto 3 :
    Gerakan ini sama sekali tidak membatasi kenyamanan konsumen operator seluler yang sekaligus adalah nasabah bank. Gerakan ini adalah bentuk ajakan untuk kita mengutamakan retailer kecil dibanding bertransaksi lewat bank. Seandainya penjualan pulsa lewat ATM atau fasilitas lain milik bank seperti Internet banking, mobile banking, dll. tetap ada, maka pakailah itu saat dalam keadaan urgent saja, tetap kita prioritaskan untuk membeli kepada retailer. Secara tidak langsung retailer telah membesarkan pelanggan selular Indonesia dengan menjamurnya kios-kios isi pulsa milik retailer kecil, dan saat jumlahnya mulai besar sedikit demi sedikit porsinya diambil oleh bank, yang notabene milik grup konglomerat bahkan sebagian sahammnya dimiliki asing.

    Tanggapan :
    Kondisi penanaman modal asing pun sangat menjadi concern bankir-bankir di Indonesia. Sebenarnya dalam memandang modal asing ini bukan boleh atau tidaknya modal asing masuk ke bank. Tapi masalah persentase kepemilikan saham di bank. Hmm, kalau soal ini biarlah OJK atau BI yang menjawabnya….

    Like

  7. Manifesto poin 2 :
    Bank selalu berlindung pada sesuatu yang dinamakan ‘dampak sistemik’, sehingga bila usaha mereka menghadapi masalah, katakanlah bankrut, maka pemerintah bisa saja campur tangan dengan memberikan bail out. Apakah retailer pulsa yang juga mengalami kebangkrutan juga berhak mendapatkan ini? Sungguh persaingan usaha yang tidak adil.

    Kasus krisis keuangan dan perbankan di tahun 1998 menandakan bahwa pengelolaan perbankan tidak mengedepankan prinsip GCG. Namun upaya peningkatan kualitas tata kelola bank terus dilakukan. Tidak semua bank dapat menimbulkan “dampak sistemik”. Bank berlindung pada azas Good Corporate Governance, Manajemen Risiko yang baik, dan prinsip kehati-hatian.
    Tata kelola bank yang baik tentu memerlukan tata kelola pemerintahan yang baik juga. Artinya Pemerintah yang bersih, transparan dan profesional pun akan berhati-hati dalam memberikan bail out.
    Pemberian bail out dilakukan apabila terjadi force majeur. Jika bank bankrut yang diminta pertanggung jawaban pertama adalah Manajemen, kemudian Pemegang Saham. Kasus pengemplangan BLBI adalah sejarah kelam perbankan yang tak ingin kita lihat kembali terjadi.

    Like

  8. Biar perspektifnya lebih luas ya bang. Perspektif yang saya tulis ini tidak mewakili status saya sebagai seorang karyawan bank. Tapi ijinkan saya untuk memberikan pendapat pribadi saya.

    Manifesto Poin 1 :
    “Bank seharusnya fokus pada pengaliran kredit mikro pada retailer, bukan malah ikut sebagai retailer secara langsung. Apabila bank menjadikan principal dalam hal ini operator selular sebagai supplier maka jelas ini memotong jalur distribusi. Tapi seandainya pun bank mengambil dari dealer tertentu yang menjadi mitra resmi operator, ini tetap melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, karena memotong jalur distribusi”

    Tanggapan :
    Bank menyalurkan kredit kepada perorangan atau instansi/lembaga/perusahaan/bentuk usaha yang dianggap layak untuk mendapatkan kredit. Termasuk diantaranya retailer. Untuk kredit mikro, banyak sekali contohnya, Teras BRI, Danamon Simpan Pinjam, Warung BJB dan lain sebagainya. Permasalahan pada segmen UMKM adalah kebanyakan belum bankable. Kenapa? Pembukuan belum dilakukan. Mengatasi ini (walau tak mudah) bank melakukan edukasi perbankan dan sosialisasi.
    Tantangannya banyak, NPL untuk usaha retailer cenderung tinggi. SDM yang mumpuni untuk kredit mikro sangatlah terbatas. Ini diakui sendiri oleh Bank dan Otoritas Jasa Keuangan.

    Memotong jalur distribusi? Bahasa memotong rasanya terlalu vulgar. Menjadi alternatif dalam pendistribusian pulsa mungkin lebih tepat. Ini hanya masalah service kepada nasabah. Menjadi alternatif distribusi dengan demikian seharusnya mengugurkan isu persaingan usaha.

    Like

    • Baik .. itu sudah saya jawab di salah satu poin. Ini ajakan. Hanya kita yg bisa mengubah nasib bangsa kita. Toh revenue center bank di penyaluran kredit, bukan distribusi. Penyedia alternatif lain utk distribusi pulsa seharusnya bukan milik bank, menurut kacamata saya sebagai pelaku bisnis. Gerakan ini bukan anti modernisasi. Knp musisi kita musiknya dijual di iTunes? Krn payment gateway kita cupu, dan bank malah ikutan jadi retailer. Retailer online spt lazada dan bhineka pun sebagian besar transaksinya masih COD.

      Saya bukan anti bank. Tapi mari bank besarkan payment gateway. Bank dan BI atau OJK, bikin authorisasi kartu kredit nasional. Utk transaksi lokal kenapa kita harus ke visa atau master? Baru BCA card yg ke sini. Utk hal ini saya apresiasi BCA.

      UMKM belum bankable sebenarnya masih perdebatan kok. Mungkin saja bank malas berurusan dengan duit receh. Mendingan satu debitor kakap. Ujung-ujungnya, bank seperti BRI yang banyak menghimpun dana masyarakat, penyaluran kreditnya pun lebih besar ke grup konglomerat.

      Saya seimbang dalam kritik.

      Thanks masukannya 🙂

      Like

      • Wah saya kan gak bilang Bang Sammy anti bank. Payment Gateway? investasinya terlalu besar kayanya tuh bang. UMKM belum bankable bukan berarti semua UMKM begitu. Pemerintah juga sudah ada Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tapi prinsip kehati-hatian tadi harus menjadi concern semua bank. Setiap uang masyarakat yang disalurkan untuk kredit kan harus bisa dipertanggung jawabkan.

        Like

Komentar, pertanyaan, sanggahan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s