Law is not justice

Respon Terhadap, Respon Terhadap #LegalMelawan

Judul kami seperti redundan. Tidak ada yang salah sebenarnya. Ya, saya adalah inisiator sebuah gerakan beranama #legalmelawan dengan akun twitter @legalmelawan. Manifesto gerakan ini ada di blog ini. Silakan diubek-ubek saja. Ini sebuah gerakan sporadis, memanfaatkan social media dan #hestek. Detilnya ada di manifesto.

Singkat cerita, kami sudah jalan 1 Maret 2015 untuk gerakan 1, berjualan pulsa di dekat ATM milik bank. Produknya nanti adalah sebuah film dokumenter. Kami sedang lengkapi dengan pandangan-pandangan orang yang dianggap kompeten dalam bidang perbankan, hukum dan retail, itu juga kalau mereka mau kami wawancara. Tapi kami sudah jalan dengan idealisme kami, walau idealisme itu juga bukan sesuatu yang mutlak.

Mendapat respon pro dan kontra, wajar, dan sudah dapat kami prediksi. Salah satu yang lantang di twitter adalah saudara @RanggaWidigda. Dia memention saya bertubi-tubi, lalu saya mengajak utk membuat antitesis dalam bentuk blog. Ini tantangan fair, karena kami sudah punya manifesto, dokumenter gerakan dan bahkan sudah bergerak. Kami tidak terima kalau gerakan kami disebut ngawur hanya dengan twit, wajar. Awalnya dia menolak, lalu ya saya blok saja. Karena risih juga. Akhirnya ybs, membuat blog berisi anti-tesis (tepatnya sanggahan) terhadap gerakan kami. Terlalu panjang bila saya jelaskan di sini, silakan anda bisa klik tautan ini: respon terhadap #legalmelawan. Intinya adalah, menurut beliau, secara hukum gerakan kami lemah.

Jadi judul di atas sudah tepat, respon, terhadap respon. Bukan redundan.

Izinkan saya mengutip Voltaire: “Common sense is no so common.” Ini dasar saya bergerak. Untuk mengerti hukum, tidak perlu pakar hukum, karena hukum adalah sesuatu yang mengatur masyarakat, dan keadilan bukan sesuatu yang dipelajari. Keadilan adalah sesuatu yang dirasakan. Ini bukan mengganggap remeh praktisi hukum, tidak sama sekali. Ibarat permainan bola, semua pemain tahu aturan bermain bola, wasit yang mengatur, tapi bukan hanya wasit dan hakim garis yang mengerti aturan.

Mungkin gerakan kami kalau istilah orang Jawa “kabotan jeneng” — keberatan nama. Tujuan gerakan kami bukan untuk mengubah sistem. Itu lebih baik membaca buku teman saya, Pandji yang judulnya, Berani Mengubah. Kami sampai di level, kesadaran kolektif terhadap sistem yang dianggap lazim tapi sebenarnya menurut kacamata kami, tidak benar. Subyektif, iya, tapi setidaknya kami buat argumennya.

Legal dalam #legalmelawan artinya, kami tidak menerobos jalur hukum, tidak merusak, tidak mengacau. Gerakan kami santai, damai, bahkan konsepnya kami sesuaikan dengan kekinian. Sambil foto-foto, sambil main social media, seperti car free day. Lalu nanti jadi sebuah produk crowd documentary yang bisa dinikmati bersama dan sukur-sukur bisa mencerahkan banyak orang.

#Spoiler, beberapa orang bank mengaku manifesto kami mencerahkan mereka. Kenapa bank tidak fokus di bisnis kredit dan malah terjun di sektor retail (jual pulsa).

Secara legal, memang ada pasal karet, yang memungkinkan bank untuk melakukan ini. Ada, selalu ada pasal karet. “Usaha-usaha lainnya yang lazim dilakukan bank…” Ini karet banget, sangkin karetnya bisa ditarik ke mana-mana. Hukum bisa diambil celahnya, silakan saja. Tapi UU juga bisa diamandemen, toh. Sekarang ada MK, kita bisa melakukan judicial review. Tapi ah, saya dan teman-teman lagi banyak kerjaan, silakan kalau mau bantu. DENGAN SENANG HATI.

Lalu kami mengutip undang-undang persaingan usaha dan anti monopoli. Di sini ada diskriminasi. Pemerintah yang melakukan diskriminasi. Pedagang pulsa tidak dapat bailout, tapi bank bisa dapat bailout. Dalam UU tersebut memang yang disebut adalah “pelaku usaha” bukan “pemerintah”, apakah pemerintah pelaku usaha, memang bukan. Jadi kalau pemerintah, boleh melakukan diskriminasi? Karena semata pemerintah bukan pelaku usaha. Kalau segala sesuatu dipahami secara legal formal, banyak sekali aturan yang diskriminatif di Indonesia. Contohnya SKB 2 Menteri, apa itu? Silakan googling.

Ya sekali lagi, ini tidak adil. Bisa juga kalau mau diamandemen, kalau mau bantu, DENGAN SENANG HATI.

Tapi, ternyata, pelaku usaha juga melakukan diskriminasi kok sebenarnya. Operator selular menerapkan sistem cluster dalam distribusi pulsa. Artinya, walaupun pulsa itu bisa diisi untuk nomor manapun di Indonesia, tapi ada penalti utk retailer/distributor yang mengisikan pulsa ke nomor-nomor yang roam di luar cluster mereka. Bank, mendistribusikan pulsa, dan tidak terkena aturan ini.

Lagi pula, Bank di usaha pendanaan, lalu dia mendanai retailer (atau bisnis lain), kenapa bank bisa bersaing dengan bisnis yang dia danai.

Respon kami singkat saja. Mohon maaf kalau tidak puas, karena mungkin kepuasan pelanggan hanya bisa dilakukan oleh customer service.

Kami bergerak, dengan apa yang kami percaya. Legal di sini berarti, kami tidak melanggar hukum. Dan satu yang kami percaya:

Law is not justice.

Advertisements

6 thoughts on “Law is not justice

  1. Setelah saya baca berbagai argumentasi hukum sebagai dasar pergerakan ini dilakukan dan juga membaca berbagai interpretasi atas dasar hukum dari berbagai tanggapan yang masuk, kita kehilangan makna dari tujuan gerakan ini.
    Tujuannya adalah menyadarkan orang untuk lebih memprioritaskan orang supaya mau beli pulsa ketimbang melalui atm.
    Jadi sebenarnya bang sammy gak perlu bawa2 itu hukum dan bank tetep punya kebebasan untuk mewacanakan, mensosialisasikan dan melakukan gerakan ini. Seperti juga masyarakat yang tetep punya kebebasan mau beli pulsa via kios atau via atm. Begitu gak kira2?

    Like

    • Bank punya hak betul…. tapi sebenarnya hukum sekarang salah kalau mengizinkan itu terus terjadi…. Kenapa bisnis asuransi diproteksi tapi pulsa tidak? Semoga dokumenter kami mencerahkan nanti hasil akhirnya. Kalau ada orang-orang yg katanya lebih mengerti hukum dan mau urus judicial review, silakan….. 🙂

      Like

  2. Ada lho pak orang yang bilang kalau hukum rajam itu baru adil
    Ada juga yang bilang kalo produk cina masuk indonesia tanpa cukai itu adil
    Ada juga yang bilang pelaksana eksploitasi mineral tidak usah bayar kompensasi ke pemerintah itu adil
    Ada juga yang bilang yang tidak memeluk agama harus diusir baru adil

    Yang bilang hal2 diatas kemungkinan besar percaya juga bahwa law is not justice

    Like

    • Ya kan semua tergantung yang dirasa.. makanya ada juga yang bilang, di dalam keadilan, ada ketidak adilan.. dunia membingungkan. Kami di #legalmelawan ini masih sedikit. Juga kumpulan orang-orang bingung terhadap sistem. Membaca artikel ini saja tidak cukup. Bisa ditengok artikel yang lain soal manifesto-nya.

      Yang setuju manifestonya, tidak setuju eksekusinya, silakan juga untuk bergabung dan sumbang saran. Yang sama sekali tidak setuju, silakan mengkritik. Tapi kritik boleh diterima, boleh juga tidak, bahkan boleh langsung dibuang ke tong sampah.

      Terima kasih…

      Like

  3. Why you qoute voltaire in english? He does not english.

    Soal bank dapat bailout tapi retailer pulsa nggak, penjelasannya gini. Beda dengan amrik, di mana bailout itu dari apbn, di Indonesia bailout bukan dari apbn, tapi dari setoran yang bank2 kumpulkan ke LPS secara rutin. Memang pencairan bailout harus direstui pemerintah, tapi dananya bukan disediakan pemerintah. Kalau ada bank yang ga ikut LPS atau ga ngikutin aturan main LPS dalam praktek perbankannya ya ga mungkin dibailout. Sama juga dengan retailer pulsa, karena mereka ga ngikut LPS (lha emang bukan bank) ya ga mungkin dapet bailout.

    Masalah di legal melawan menurut gua adalah ga singkronnya antara tujuan dengan pendekatan yang dilakukan. Jadi orang yang mendengar agak susah ngeliat arah gerakan ini. Legal Melawan harus menggarisbawahi gol mereka sebenernya apa. Apakah sekedar mau bikin film dokumenter, atau mau bikin penyadaran publik, atau mau menghentikan hegemoni kapital besar yang terlalu pelit membagi keuntungan dengan orang-orang kecil, atau ada gol yang lain?

    Gol manapun pg dituju akan membutuhkan pendekatan yg berbeda juga. Misal, kalau tujuannya mau menghentikan praktek jual beli pulsa di atm, maka pendekatan yg dibutuhkan adalah pendekatan hukum. Siapkan argumen untuk pasal-pasal yang dilanggar. Tapi kalau tujuannya hanya untuk penyadaran publik, buatlah argumen-argumen yang sentimentil, yang menyentuh. Ga perlu bahas pasal-pasal apa yang dilanggar. Kalau perlu, berikan saja pasal-pasal yang mendukung praktek penjualan pulsa lewat atm, bukan sebaliknya. Sadarkan masyarakat bahwa ternyata negara ini pun lebih berpihak kepada pemodal besar. Ngapain ngomongin pasal-pasal kalau emang ga ada niat ato males-malesan maju ke pengadilan. Ga perlu dibahas pasal-pasal itu.

    Pendekatan yang salah dan gol yang tidak jelas justru akan membuat publik bingung. Dan rasanya ini yang menjadi kelemahan legal melawan.

    Like

    • Terima kasih.. saya tetap approve supaya yang ikutan baca blog ini bisa tau pro kontranya. Kebetulan saya sentimentil, suka lagu-lagu cengeng. Tapi ya kebetulan juga rajin bekerja dan gemar menabung.

      Kami sudah bergerak, pandangan sampeyan saya terima, kawan-kawan juga pasti akan baca. Dan kami jalan terus, silakan yang seide bergaung, yang tidak seide boleh mengkritik. Tapi kritik juga boleh dipertimbangkan, boleh diabaikan, dan juga boleh dibuang ke tong sampah.

      Terima kasih…

      Like

Komentar, pertanyaan, sanggahan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s