Pak Presiden Mari Membaca: Ini Ibu Budi

Kalimat di atas adalah kalimat standar buku pelajaran membaca di angkatan saya bersekolah. Ini Ibu Budi. Wati kakak Budi. Iwan adik Budi. Contoh-contoh yang standar, dan anehnya (nyaris) dianggap sebuah fakta. True story, dalam sebuah “cerdas cermat” dadakan tingkat komplek memperingati hari kemerdekaan RI, ada soal ini. Contoh yang dianggap fakta. “Siapa kakak Budi?”

Tapi artikel ini tidak berfokus soal hal aneh di atas. Kita ke hal aneh lain yang baru-baru saja terjadi terkait dengan budaya membaca di negeri ini. Masih heboh soal tunjangan mobil pejabat yang nilainya 210jt. Nilai yang fantastis untuk kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dirasa melukai rasa keadilan masyarakat. Presiden Jokowi kemudian berkelit bahwa tidak mungkin dia membaca semua berkas yang dia harus tandatangani. Apakah ini sebuah alasan? Tentu dia bisa mempekerjakan staff yang meneliti semua yang hendak ditandatangani. Kecuali memang apa yang ditandatangan ini sesuai keinginan sang Presiden. Namun sang Presiden berkelit dia tidak sempat membaca tumpukan berkas itu. Tersirat bahwa sebenarnya dia tidak setuju dengan berkas yang dia telah tandatangani.

Presiden tentu bukan perseorangan, dia merupakan sebuah lembaga tinggi yang dibantu oleh menteri dan staf khusus, tumpukan berkas yang tinggi bukan menjadi alasan untuk berkelit. Keputusan ini kemudian kabarnya akan direvisi, artinya sebuah pengakuan bahwa telah terjadi kesalahan.
Mengapa ini bisa terjadi? Saya jadi teringat tulisan sahabat saya J.J. Rizal seorang sejarawan, soal Jokowi dan Perspustakaan. Singkat cerita dalam artikel itu diceritakan pada 14 Maret 2013, Jokowi yang kala itu Gubernur DKI Jakarta sedang melakukan pidato, dan mendapati Walikota Jakarta Selatan Anas Effendi sedang mendengkur. Jokowi tersinggung, mungkin tidak terima pidatonya dianggap membosankan. Selang sehari Jokowi menilai buruk kinerja Anas Effendi, dan memindahkannya menjadi Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Jakarta. Setahun kemudian, pada 11 Maret 2014, Jokowi menaikkan kembali Anas sebagai Walikota Jakarta Barat. Kenaikan kembali itu karena menurut Ahok, “Anas sudah bertobat dan berjanji memperbaiki kesalahannya.” Sementara itu, Jokowi melihat Anas telah insyaf atas yang disebutnya sebagai cara kerja dengan “ritme baru dan totalitas baru”.
Kesimpulan J.J. Rizal sangat menarik. Jokowi dan Ahok menempatkan perpustakaan sebagai tempat buangan. Jelas ini tidak sesuai dengan semangat revolusi mental yang diusung dalam pemerintahan Jokowi.
Apa yang terjadi hari ini, tentang insiden tunjangan 210jt, adalah cerminan apa yang sudah terjadi sebelumnya. Perpustakaan adalah lambang budaya membaca, dan Jokowi menjadikannya tempat buangan. Artinya, membaca itu tidak penting, bagi bapak Presiden kita.
Terima kasih J.J. Rizal sang pencatat sejarah.

Kalau Esemka Bisa Ngomong: Kenapa Harus Proton?

Hallo,

Sammy Not A Slim Boy di sini.

Ini adalah tulisan pertama kali di blog saya yang bukan ditulis oleh saya ataupun si samdputra. Ya kami memang bipolar. Kenapa saya akhirnya membuka blog saya untuk orang lain berkontribusi. Silakan baca tautan ini.

Tentu tulisan yang akhirnya di-post sudah melalui tahapan seleksi dan edit. Pemilihan topik tergantung dari concern kontributor, namun cara memandang pemasalahan sudah terlebih dulu didiskusikan dengan saya. Saya mengambil kontributor yang tentu seleranya sama, atau setidaknya hampir sama, dengan saya. Karena saya yakin orang membaca secara rutin blog manapun – termasuk blog ini – karena keunikan topik, atau pola pikir penulis, jadi saya coba pertahankan itu.

Saya membaca setiap detil kalimat sebelum di-publish ke blog. Bagian dalam tanda kurung dan diawali dengan (Red…) adalah tambahan dari saya.

Blog bukanlah kitab suci yang tidak bisa didebat, oleh karena itu ada fasilitas comment. Hampir semua artikel dalam blog ini adalah opini, tapi tentunya opini yang berdasar pada interpretasi dari informasi yang valid. Informasi yang sama bisa dicerna dengan cara yang berlainan, jadi silakan bila tidak setuju, bisa diam, bisa juga langsung memberikan comment di bawah tulisan ini, atau langsung ke ruangan khusus utk melakukan perdebatan (ilmiah maupun tidak) di blog ini yaitu: Ruang Berantem & Sotoy.

Kontributor bisa saja berpendapat lain dengan saya, jadi blog ini bukan hanya memfasilitasi orang-orang yang seide, tapi orang-orang yang kritis, punya argumen dan highly opinionated. Kebetulan dalam hal ini saya setuju dengan sang kontributor.

Selamat membaca.

Judul Asli: Kenapa Harus Proton

Beberapa waktu lalu ramai diberitakan mengenai penandatanganan MoU antara Adiperkasa Citra Lestari dengan Proton untuk pengembangan mobil nasional. Penandatanganan nota kesepahaman itu disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak di Kuala Lumpur. Penandatanganan itu tak mendatangkan banyak komentar dan mendapatkan perhatian masyarakat serta disinyalir penuh dengan kepentingan politik balas budi. Bahkan sejumlah tokoh pemerintah dan tokoh penting lainnya ikut mengomentari soal rencana Proton yang menjadi mitra dalam pengembangan mobil nasional. Yang mungkin menjadi pertanyaan adalah, kenapa harus Proton dan kenapa harus Adiperkasa Citra Lestari (ACL)?

Kenapa Harus Proton ?

Kita lihat bersama bahwa di jalan raya di Jakarta dan juga di Indonesia bertebaran mobil-mobil produksi produsen otomotif dari berbagai negara. Sebut saja, hampir semua merek dan tipe mobil ada di Indonesia. Dari yang harganya ratusan juta sampai miliaran rupiah. (Red. Dari yang kredit, sampai yang sudah lunas. Kebanyakan sih kredit)

Banyak yang sangsi dengan kualitas Proton. Pengamat transportasi yang juga Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia, Darmaningtyas, mengatakan bahwa Proton itu dijadikan taksi saja tidak laku apalagi dijadikan mobil nasional. Penolakan juga dilakukan oleh sejumlah politisi, diantaranya politikus Demokrat Ulil Abshar Abdala yang mempertanyakan dari sekian banyak partner potensial, kenapa Proton? dan kenapa Hendro (Red. pemilik ACL) ? Kenapa oh kenapa? Tau nggak, Proton sudah memiliki perwakilan di Indonesia, dan konyolnya ternyata Proton Indonesia malah belum mengetahui adanya kerjasama antara Adiperkasa Citra Lestari dengan Proton Malaysia. Tentunya sekarang Proton Indonesia sudah tahu. Kan sudah di kasih tahu sama media.

Kenapa harus Adiperkasa Citra Lestari?

Pertanyaan yang kedua, ini yang pertanyaan yang lebih seru dari pertanyaan pertama. Kenapa harus ACL? Atau lebih tepatnya pertanyaan yang diajukan adalah kenapa harus Hendropriyono?

Selain ditanyakan oleh Ulil, Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, juga mepertanyakan hal ini (Red. Kadang-Kadang doi bisa bener juga). Ia menilai bahwa Jokowi tidak menepati janjinya saat berkeinginan mengembangkan mobil karya anak bangsa, Esemka, sebagai mobil nasional. Ia mengatakan bahwa dulu Jokowi pernah mempunyai mimpi memiliki mobil nasional. Kok Esemka tidak diteruskan dan malah tiba-tiba bikin kesepakatan baru dengan Proton.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) juga bereaksi, kaget (Red. kayak baru denger petasan). Seorang sumber yang enggan namanya diberitakan mengatakan bahawa keberadaan ACL menjadi kasak kusuk panas beberapa hari ini. Sebagai pelaku industri otomotif, Gaikindo saja tidak pernah mendengar keberadaan perusahaan Hendropriyono ini, apalagi saya (Red. maksudnya penulis). Anda pernah mendengarnya?

Semakin jelas MoU ini bernuansa politis, disinyalir politik balas budi kepada Hendropriyono, karena telah memiliki peranan penting sebagai tim sukses dalam pemilu tahun 2014 kemarin. Sebegitu istimewakah, sampai-sampai penandatanganan MoU (baru MoU, belum kerjasama) dihadiri oleh kepala negara dari 2 negara itu. Apalagi ACL bukan BUMN?

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, anak bangsa sebetulnya memilki potensi dan kemampuan intelektual yang sama dengan negara lain. Karenanya, ia yakin para anak bangsa juga mampu untuk membuat mobil nasional. Hanya saja, lanjutnya, hal tersebut tergantung dari political will pemerintah. Katanya kan lebih mudah buat mobil dari pada pesawat, membuat pesawat saja kita bisa kenapa buat mobil tidak bisa? (Red. Dulu kita buat pesawat, dan tidak laku, malah ditukar ketan. Harusnya bikin pertanian ketan saja. Itu proyeknya Habibie, itu yang filmnya laku. Tau gitu kan dari dulu bikin film saja, jangan bikin pesawat)

Dari dua pertanyaan di atas, pemilihan Proton nampaknya patut dipertimbangkan kembali. Indonesia merupakan pasar dari semua produsen otomotif. Jangankan Toyota, Ferari dan Lamborghini saja ada di Indonesia. Kenapa tidak kita memintakan semua produsen otomotif tersebut menyumbangkan pemikiran dan tenaga ahli untuk terlibat dalam pengembangan mobil nasional? Jangan hanya kita dijadikan sebagai tambang pengeruk keuntungan saja oleh para produsen mobil tersebut.

Terus, Esemka apa kabarnya ya? Padahal Esemka punya potensi yang sangat besar untuk menjadi mobil nasional. Kalau kita mulai dari Esemka kan kita tidak perlu memulainya dari nol besar. Tidak harus ke Malaysia. Kalau mau balas budi ya balas ke budi (bukan Budi Gunawan) saja langsung, tidak perlu ke Adi apa tadi namanya (Red. perkasa Cipta Lestari) ? Atau kalau susah-susah tunjuk saja BUMN yang ada untuk memproduksi mobil nasional.

Mungkin Esemka bisa dijadikan BUMN yang akan ditunjuk untuk membuat mobil nasional, setidaknya embrio.  Coba tuh suruh juga yang bisa bikin pesawat, suruh bikin mobil nasional. Dirgantara Indonesia misalnya, bisa ditunjuk untuk membentuk divisi khusus yang akan menangani mobil nasional. Atau kalau saran ini terlalu ngawur, kita bisa memalingkan mata kepada Pindad yang memiliki pengalaman memproduksi mobil tempur. Atau jika masih tidak memungkinkan pemerintah dapat membuat satu BUMN khusus tersendiri untuk memproduksi mobil nasional. Langkah ini memiliki berbagai keuntungan, termasuk diantaranya tentu saja membuka lapangan pekerjaan yang baru. Tidak harus Proton ! Tidak harus Adi.. (apa tadi namanya?)

Kontributor: Fakhrurroji (twitter @rojihasan WordPress Blog: fakhrurrojihasan.wordpress.com)

Penulis adalah seorang profesional di dunia perbankan yang profil lengkapnya bisa kamu temui di tautan LinkedIn ini.

Reformasi, Seperti HP yang Tidak Bisa Diservice Lagi

Indonesia.

Negara kepulauan, sekitar 13.000 pulau.

Ada seorang asing yang pernah bertanya pada saya, yang mana Indonesia, negaramu. Saya menunjuk ke bagian peta. Dan orang itu kaget. Hah! Itu satu negara. Memang ajaib.

Karena kita lahir di Indonesia, mungkin menganggap itu tidak aneh, tapi coba kita pakai pikiran banggsa asing melihat kita. Memang terasa aneh.

Kenapa bisa seperti ini? Ini konon adalah bekas nusantara yang dulu dipersatukan oleh Gajah Mada, Mahapatih Majapahit. Sang Raja, Hayam Wuruk, malah agak kalah popularitasnya.  M. Yamin sejarawan kita membuat itu jadi acuan sebagai bersatunya Indonesia modern. Masih ada perdebatan di kalangan sejarawan soal wilayah kekuasaan Majapahit dan Gajah Mada.

Selain perdebatan soal wilayah Nusantara itu sendiri, masih ada keanehan lain. Gajah Mada pernah bersumpah, sumpahnya kemudian dinamai Sumpah Palapa. Sumpah itu menggambarkan tekad Gajah Mada dalam mempersatukan wilayah Nusantara. Rakyat Indonesia melalui buku pelajaran menerima begitu saja isi sumpah palapa. Tanpa harus menggali lagi.

Sumpah itu sebenarnya berisi, bahwa Gajah Mada akan berpuasa tidak makan bambu muda (rebung) bila wilayah Nusantara belum dipersatukan. Selain cakupan wilayah Nusantara yang masih diperdebatkan, ternyata dasar Nusantara bersatupun adalah seseorang yang berjanji tidak makan bambu muda sebelum Nusantara bersatu. Bambu muda (rebung), hari ini hanya kita temui di oleh-oleh khas, Lumpia Semarang. Jadi, Nusantara/Indonesia ini sebenarnya harus bersatu karena janji orang yang tidak akan makan Lumpia Semarang sebelum Nusantara bersatu.

Mungkin itulah, tak heran, sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, 1945 oleh Presiden pertama Soekarno dan Wakil Presiden Moch. Hatta, banyak sekali gerakan separatis tokoh-tokoh, yang sebenarnya dulu kawan-kawan Soekarno saat wilayah yang sekarang Indonesia ini masih di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Muso (tokoh komunis), Kartosuwiryo (tokoh Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) adalah teman masa remaja Soekarno. Jadi mereka yang ikut berjuang, mungkin merasa memiliki Indonesia juga, mungkin tidak tepat disebut gerakan separatis, tapi sudahlah, itu yang ada di buku pelajaran kita.

Belum lagi gerakan-gerakan lain, seperti PRRI/Permesta, RMS sampai yang terakhir Fretilin di Timor Timur (sekarang Timorleste) dan GAM di Aceh. Banyak sekali, tidak cukup diceritakan dalam artikel yang rencananya singkat ini.

Indonesia (pasca proklamasi) sudah melalui beberapa era: Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, tetap saja pembangunan Indonesia masih berpusat di wilayah Barat, khususnya Jawa dan khususnya lagi Jabodetabek. Saat ini jumlah penduduk Jabodetabek wilayah yang sangat sempit terdiri dari Jakarta (Ibukota), Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, mencapai 24jt. Kita bandingkan dengan Australia, sebuah negara yang sangat luas (bisa dikatakan satu benua) yang hanya sekitar 20jt. Tidak heran, raksasa retail Internasional seperti Carrefour atau franchise makanan cepat saji seperti McDonalds berbondong-bongdong ingin berbisnis di Indonesia khususnya Jabodetabek. Daerah yang sempit dengan jumlah penduduk yang melebihin benua Australia, tentu akan menciptakan kepadatan yang luar biasa. Dan ini adalah surga bagi bisnis retail. Mendirikan satu outlet, bisa menghasilkan revenue berkali-kali lipat dibanding satu outlet di sebuah daerah di Australia.

Saya pernah bekerja untuk perusahaan asing. Sebagai “kuli” IT, pernah panas kuping ini mendengarkan boss saya yang orang bule,  pengetahuan seadanya, soal IT maupun soal bisnis di Indonesia, menerangkan tentang apa itu Indonesia pada calon rekanannya. Dia bilang, di Indonesia ini sebagian besar masih menggunakan sistem barter. Belum mengenal uang. Wah, wah, wah, saya ingin sekali mendebat, tapi saya hanya kuli, dan percuma juga, tidak mengubah apapun. Saya biarkan saja, karena memang rencana sudah mau cabut juga dari si boss itu.

Saya masih ingat kata-kata dia, “They trade chicken for coconuts.” Wajar, mungkin ada juga orang-orang Indonesia yang masih berpendapat bahwa di negara Barat itu seks bebas, sebebas-bebasnya, pesta seks di mana-mana. Dan ketika mereka sampai di kota seperti Paris, tidak ada pesta seks, mungkin mereka kecewa.

Kembali ke Indensia. 1965, pernah terjadi pembunuhan terhadap 7 perwira AD di Jakarta, lalu setelah itu ada pergantian kekuasaan yang tidak terlalu berdasar terhadap kejadian 30 September 1965. Gerakan tersebut disebut kudeta (coup). Kudeta adalah usaha menggulingkan kekuasaan yang sah. Salah atau tidak pembunuhan terhadap 7 perwira AD, itu urusan lain, yang jelas itu bukan tindakan kudeta, karena presiden saat itu Soekarno baik-baik saja. Setelah itu buku pelajaran sekolah harus mempercayai bahwa itu sebuah gerakan makar. Anak-anak dicekoki, bahwa PKI penjahat, dan ABRI penyelamat Indonesia. 7 perwira dibunuh, lalu ada pembunuhan massal setelah itu, terhadap massa komunis. Dan tidak lama sejak saat itu, ajaran Marx dan Lennin dilarang di Indonesia. 7 perwira yang diculik dalam sebuah misi rahasia yang belum jelas siapa penggeraknya, diserahkan tanggung jawabnya pada massa komunis, tanpa kecuali. Ada yang dibunuh, ada yang dibuang ke Pulau Buru, ada yang dipenjarakan, tanpa proses pengadilan. Dan kami di sekolah diajarkan bahwa semua itu adalah tindakan yang wajar. Sejak itu Indonesia ada di bawah pemerintahan Militer. Parlemen diatur oleh kekuasaan yang kuat, partai disederhanakan menjadi tiga saja. Letupan-letupan kecil terjadi, tapi bisa segera diselesaikan dengan pendekatan militer tentunya.

1998, Soeharto yang berkuasa setelah kejadian 1965, pun harus turun. Tekanan begitu besar, dari dunia luar, terutama AS yang tiba-tiba tidak mendukung Soeharto lagi. Melalui Forbes, Soeharto diberitakan sebagai 6 pemimpin tekaya dunia. Rupiah terpuruk. Menteri-menteri Soeharto, yang dia bina, beberapa tidak lagi mau dipimpin Soeharto, tiba-tiba mereja jadi tokoh vokal dan pemberani, jadi rebel. Harmoko yang ada di MPR (mungkin kecewa karena Habibie yang jadi Wakil Presiden), tidak tahan terhadap tekanan mahasiswa, dan menyerukan dari Senayan supaya Soeharto mengundurkan diri. Itulah pertama kali saya (yang waktu itu mahasiswa), melihat dari televisi, bertepuk tangan untuk suatu kalimat yang keluar dari mulut Harmoko. Harmoko yang lebih satu dekade menajadi menteri penerangan (corong propaganda Soeharto), yang selalu bicara dengan sebuah intro “atas petunjuk bapak Presiden… (dlm hal ini Soeharto), tiba-tiba menjadi seorang ketua MPR yang menyuarakan hati nurani rakyat.

Muncul 3 tokoh reformasi yang didukung Mahasiswa. Namun, sebelumnya jangan kita lupa, ada dua orang yang berani menerobos dominasi 3 partai, dengan mendirikan partai sendiri. Sri Bintang Pamungkas, dengan PUDI dan Budiman Sudjatmiko dengan PRD. Btw, tiga tokoh reformasi itu adalah Gus Dur, Megawati dan Amien Rais. Masing-masing mengusung partai politik sendiri. Megawati dan PDIP kemudian menjadi pemenang pemilu pertama setelah reformasi, 1999. Dia calon kuat presiden, yang saat itu masih dipilih di Majelis Permusyarawaratan Rakyat (MPR). MPR  yang saat itu cukup besar masih porsi utusan daerah, golongan dan TNI/Polri, nota-bene anggota-anggota MPR yang bukan hasil Pemilu. Ditambah maneuver Amien Rais (terlalu panjang bila diceritakan), Megawati gagal jadi Presiden, Gus Dur yang naik dan Mega menjadi wakil.

Tapi 2001, Amien Rais juga yang mendalangi impeachment terhadap Gus Dur. Mega dan Gus Dur yang tadinya bersahabat, pecah. Mega berhasil dihasut, lalu menggantikan Gus Dur sebagai presiden. Gus Dur keluar dari Istana, dipermalukan sahabatnya sendiri. Mega dan Amien lalu masuk dalam kontestasi pencalonan presiden 2004. Namun saat itu nampaknya rakyat sudah tidak percaya lagi pada kaum sipil, dan memberikan tampuk lagi kepada SBY, Jenderal, militer. SBY naik, melenggang dengan mulus untuk dua periode.

Rakyat Indonesia rindu militer, bahkan stiker “Enak jamanku to..” bergambar Soeharto, berseliweran di mana-mana. Sepertinya spontan dan sporadic tanpa komando.

Kontestasi terakhir, 2014, Militer-Sipil, memuncak di Prabowo vs Jokowi. Saling lempar kampanye hitam dilakukan. Soal Prabowo dan kasus HAM dicuatkan begitu rupa, padahal 2009, Mega berpasangan dengan Prabowo dan isu ini tidak pernah dilempar oleh pihak PDIP (partai Mega). Budiman Sudjatmiko, revolusionist muda pun bergabung ke PDIP. Sri Bintang Pamungkas, lenyap ditelan riuhnya politik pasca reformasi. Reformasi sudah mati. Gus Dur sudah meninggal (mati secara harfiah), dan tokoh-tokoh yang lain semangat reformasinya sudah mati. Reformasi sudah mati total. Ibarat HP, harus diganti baru, tidak bisa lagi di-service.

Sisa pemilu dan pilpres masih terasa sampai saat ini. Drama politisi kian melelahkan. Orang-orang yang tidak kompeten memegang kekuasaan, orang-orang yang korup ada di posisi penting, orang-orang yang kompeten memilih menjadi profesional yang tidak bersentuhan dengan kekuasaan.

Itulah Indonesia hari ini, yang bersatu karena Lumpia Semarang. Rakyat menjadi penonton kontestasi elit. Mereka membutuhkan rakyat saat pemilu, lalu sibuk dengan lobi-lobi yang tidak ada henti setelahnya. Sampai hari ini, keributan di elit masih seputar urusan mereka. Urusan pemilihan mereka secara langsung atau tidak. Urusan penggantian Kapolri, ya itu kan bagian dari mereka. Urusan tata tertib mereka, bagaimana mereka bersidang dan menentukan ketua, itu kan urusan mereka, bukan urusan rakyat. Mereka saling tangkap, saling sangka, seolah kita sudah kekurangan penjahat, mereka saling tangkap. Atau memang mereka penjahatnya? Dan ingat, kita harus tetap bersatu, karena kita suka Lumpia Semarang.

Petruk Jadi Ratu

Saya berdarah Batak. Hanya karena saya lahir dan besar di pulau Jawa, ditambah lagi dulu tinggal di asrama militer di Bandung, bukan hanya banyak orang Sunda, tapi juga banyak keluarga rekan bapak saya sesama militer yang merantau dari Jawa Tengah. Kami tingggal di Bandung, dan orang-orang Jawa dulu umurnya panjang-panjang. Banyak dari teman-teman saya, yang eyang Kakung/Putrinya ikut diajak ke Bandung. Alasannya di kampung tidak ada lagi anak yang bisa menjaga si Mbah. Semua anaknya sudah merantau ke kota besar.

Hal ini membuat saya cukup kental dengan pengaruh budaya Jawa, terutama soal pewayangan. Walalu sebenarnya wayang itu sendiri ya dari India lah, tapi bukan itu maksud tulisan ini.

Setelah bisa membaca sendiri, karena terlanjur sering diceritain kisah-kisah wayang sama si Mbah teman saya, akhirnya saya banyak membaca buku-buku wayang. Dari Mahabarata, Ramayana sampai wayang purwa. Pokoknya mungin kalau bahasa Jawa lancar sih bisa masuk rekor MURI, sebagai dalang pertama berdarah Batak.

Ada satu lakon, Petruk Jadi Ratu. Petruk yang bagian dari punakawan, seharusnya mengabdi saja. Eh terpilih berkuasa. Akhirnya karena gamang, baru memiliki kekuasaan, si Petruk ini jadi malah lebih kacau dari pemimpin sebelumnya. Masih ada perdebatan soal interpretasi kisah ini, apa ini semacam siasat kasta/golongan yang lebih tinggi agar golongan di bawahnya tidak mungkin berkuasa. Harus tetap golongan bangsawan dan borjuis, tidak boleh dari proletar. Begitu kalau pakai istilah-istilah revolusi, haha.

Inti dari kisah ini bila ditarik ke kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang, apakah mungkin Jokowi itu Petruk? Karena sudah hampir sebulan Kapolri tidak juga dilantik, lembaga-lembaga yang bisa dia kontrol dibiarkan berantem sendiri. Memang mereka semua sudah bapak-bapak, sudah pada gede, pipis dan mandi juga sudah sendiri semua. Tapi Presiden RI bukan hanya masalah pribadi saja, Presiden adalah “lembaga” tinggi negara. Diatur oleh konstitusi kita. Bahkan Presiden punya hak untuk menyatakan keadaan darurat sebuah negara.

Rakyat Indonesia ini terlalu baik kali ya? Kita sedang tidak punya Kapolri, tapi santai-santai saja. Presiden sedang mengurus proyek mobil nasional, proyek strategis kah? Mungkin iya, tapi tidak urgent. Atau urgent dari sisi inner circle, maaf kalau harus menyebut nama, Hendro Priyono?

Kedekatan penguasa-pengusaha-militer, adalah permainan Indonesia sejak lama. Ya, kita pasrah saja, untung kita baik dan tidak lantas bikin kacau.

Apakah Jokowi yang Petruk jadi Ratu? Seorang yang melesat karirnya terlalu pesat. Lalu cepat juga sirna. Seperti Shinta dan Jojo yang secara instan terkenal lewat Youtube, tapi sekarang entah sedang apa? Atau saya yang tidak update infotainment.

Kembali ke permasalahan. Atau mungkin juga PDIP sudah menjadi Petruk di sini? Sesudah reformasi begitu gegap gempitanya rakyat, 32% mendukung PDIP dan Megawati.  Namun Mega gagal jadi Presiden, karena dijegal poros tengah. Posos ini juga yang beralih keberpihakan pada Mega dan menjegal Gusdur. Mega menggantikan Gusdur. Tapi di pemilihan berikutanya, saat pemilihan Presiden dilakukan pertama kali langsung oleh rakyat, rakyat sudah tidak percaya lagi pada golongan sipil, dan memberikan kemenangan pada SBY. Walau militer, dianggap militer yang “lain”. Memang lain, tapi terlalu lain dari yang lain ternyata.

Mega begitu disakiti. PDIP mungkin merasa dirinya anak kandung Reformasi, setelah peristiwa 27 Juli 1996. Lalu sekarang, kadernya berkuasa, jadi apa mungkin dialah Petruknya? Sampai-sampai, Puan Maharani, yang seorang menteri, yang notabene anak buah Presiden, bisa mengeluarkan statement “Jokowi bagaimanapun adalah petugas partai..” Wow, nyalinya hebat juga, atau memang karena Petruk gak pikir panjang? Lama di bawah, sekali berkuasa, merusak tatanan di dalam kekuasaan sendiri?

Hanya waktu yang bisa menjawab, yang jelas salut pada rakyat Indonesia yang sabar. Rakyat yang kalau di-PHK, ngojek atau jual pulsa. Tidak seperti Swedia yang lama sejahtera, PHK besar-besaran di Ericsson dan SAB, dan banyak pengangguran baru. Mereka lalu rusuh, rusuh, rusuh. Mereka tidak terpikir apa untuk ngojek atau jual pulsa.

Mari rakyat Indonesia, kita jadi Petruk terus saja. Itu di istana, apa ada Petruk yang nyasar ke sana? Sini woyyyy…

Pertanyaan saya kemudian apakah fenomena Pertruk jadi Ratu ini ada juga di tubuh KPK? Selama ini begitu berkuasa. Jangan-jangan benar kekuasaan dan wewenang yang besar itu disalahgunakan oleh beberapa orang untuk kepentingan pribadi mereka. Ambisi pribadi mereka.

Pokoknya jadi orang jangan mau benar sendiri. Karena tidak mungkin seseorang itu benar hanya sendirian. Minimal jawaban dia harus sama dengan kunci jawaban.

Sammy – Notaslimboy – Batak yang suka wayang.

Siapa Presiden Favoritmu?

Presiden baru nih. Boleh dong kita kilas balik sedikit soal Presiden Indonesia di waktu lampau.

Siapa Presiden favoritmu? Kalau gua sih Gus Dur. Jenaka dan intelek dalam satu paket. Gua banget (muji diri sendiri).

Jenis humor Gus Dur adalah satire. Hanya saja jabatan Presiden terlalu sempit mewadahi keluasan pikir doi. Jadinya mentok. Dia bitter realist, seorang Presiden harus bicara manis dan normatif. Sungguh itu bukan kepakaran Gus Dur. Tak sampai dua tahun dia harus dilengserkan.

Seorang yang realistis terkadang terlihat pesimis memang. Bayangkan dalam sebuah pertemuan dengan petani ada yang bertanya, “Bagaimana nasib kami. Pemerintah, kami harus bersaing dengan produk impor…” Dengan enteng doi jawab, “Kalau ada pekerjaan lain, jangan jadi petani…” Terlihat seenaknya, tapi itu kenyataan. Sayangnya itu keluar dari mulut seorang Presiden, coba dari komedian seperti saya. Pasti lain hasilnya.

Bagaimanapun Gus Dur selalu kukenang. Selalu tersenyum sendiri bila mengingat Indonesia pernah punya Presiden seperti doi.

Gus Dur adalah Presiden favoritku. Tapi bukan yang paling kukagumi. Yang kukagumi tetap Soekarno. Bayangkan, dia berjanji akan menggoncang dunia bila diberi sepuluh pemuda. Sayangnya doi lebih suka berkumpul dengan sepuluh pemudi.

Kenaikan Harga BBM: Sebuah Pilihan Sulit

Tulisan ini tidak akan banyak berfokus pada angka dan data soal APBN, subsidi yang salah sasaran dan angka-angka statistik lain yang membosankan dan bisa dengan mudah anda googling. Tulisan ini akan lebih fokus untuk memberi gambaran pada pembaca yang saya harap rakyat Indonesia yang sedang harap-harap cemas dengan kenaikan BBM. Bagaimana kita harus mengerti kondisi ini dan bagaimana kita bersikap.

Sebelumya mari kita terbang sejenak ke AS untuk mengutip pandangan seorang political activist/comedian Bill Maher, yang bila saya terjemahkan, “Hey, kenapa kau mengeluh harga bensin naik? Tahukah kalian, untuk mendapatkan minyak, negara kita harus berperang dan membunuh orang lain.” Sebuah sarkasme yang kemudian dilanjutkan dengan sarkasme lain pada pemerintahan saat itu, di bawah kepemimpinan W. Bush, “Dear President Bush, lain kali kalau anda bilang kita berperang untuk minyak, pastikan kita bawa pulang minyaknya.”

Dua kalimat terdengar mengolok-olok dan hanya bercanda. Tapi itulah yang terjadi, minyak memicu konflik di beberapa kawasan dunia dan khusus di AS kemudian rakyat sudah mulai bertanya-tanya apa tujuan mereka berperang, kalau memang minyak, kenapa harganya terus naik?

Minyak atau bahan bakar fossil memang masih komoditas utama penghasil energi saat ini. Dan dengan perkembangan industri, pertambahan jumlah kendaraan bermotor, dan peralatan lain yang membutuhkan energi, permintaannya kian naik. Selain itu dia bukan sumber daya yang dapat diperbaharui. Permintaan naik, persediaan berkurang, hukum ekonomi akan berlaku, harga naik. Sejalan waktu harga minyak dunia selalu naik, terkadang turun memang, tapi secara keseluruhan dalam rentang waktu saat sumber energi ini mulai eksploitasi, kecenderungannya naik.

Lho, kita kita kan negara produsen, kalau harga naik, bagus dong. Kita kan anggota OPEC. Nah ini seperti pendukung Liverpool yang bilang, kita kan juara. Jawabannya itu dulu, sekarang tidak lagi. Produksi minyak kita defisit terhadap kebutuhan dalam negeri. Produksinya terus menurun dan bila tidak ada sumber baru maka cadangan minyak kita akan habis dalam kurun waktu 12 tahun. Menjomblo 12 tahun itu lama, tapi percayalah menunggu 12 tahun untuk habisnya cadangan minyak kita, itu waktu yang singkat.

Sebuah fenomena menarik, ada beberapa perusahaan leasing yang memberikan tenor kredit mobil hingga 10 tahun, luar biasa. Melihat fakta bahwa cadangan minyak kita tinggal 12 tahun, maka pemilik mobil ini, punya kesempatan 2 tahun menikmati mobilnya setelah lunas. Setelah itu mungkin dia tidak mampu beli bensin, karena Indonesia akan menjadi negara pengimpor BBM murni. Jadi pikir-pikir deh yang mau kredit mobil. Haha.

Pemerintah selama ini memberikan subsidi sehingga rakyat Indonesia bisa menikmati harga yang lebih murah dari harga minyak dunia. Beban itu dirasa kian berat dan jumlah subsidi BBM di atas subsidi kesehatan dan pendidikan. Kondisi ini diperparah dengan kenyataan bahwa BBM bersubsidi ini malah 77% dinikmati 25% orang-orang berpenghasilan tertinggi.

Singkatnya, beban tinggi, dan salah sasaran.

Mengurangi subsidi BBM dan mengarahkannya ke sektor lain menjadi sebuah pilihan yang harus diambil dan diakui sulit. Buah simalakama. Sama-sama tidak enak.

Lalu ada suara lain. Bagaimana kita tahu subsidi BBM ini belum tepat sasaran. BBM adalah salah satu komponen pembentuk harga kebutuhan pokok. Biaya produksi dan distribusi dipengaruhi harga BBM. Kalau harga BBM naik, otomatis harga kebutuhan pokok naik. Masih untung kalau begitu, kadang-kadang baru ada isu BBM mau naik, harga kebutuhan pokok bisa naik duluan. Oleh karena itu, kalau memang harus naik, lebih baik jangan ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Nanti jadi seperti legenda bulutangkis kita, ragu-ragu Icuk.

Artinya ini pilihan sulit. Secara jangka panjang memang kita harus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, melakukan konversi energi ke gas di jangka menengah, mencari alternatif energi lain, membangun infrastruktur transportasi massal, dll. Banyak pakar yang kita miliki terkait ini. Tapi dalam jangka pendek ini apa? Ya, saya kira mengalihkan alokasi dana subsidi ke sektor yang tepat seperti kesehatan dan pendidikan adalah pilihan. Pilihan yang harus diambil, dan kalau memang sudah diwacanakan jangan berlarut-larut.

Ini bukan kebijakan populis bagi sebuah pemerintahan yang baru sekitar satu bulan bekerja. Saya menempatkan diri sebagai rakyat, juga tidak senang. Tapi saya, tanpa mencoba mewakili rakyat yang lain, mencoba mengerti kondisinya, dan memberi kesempatan pada pemerintahan yang baru ini kalau memang mau mengatur distribusi subsidi.

Maka koalisi di parlemen, pemerintah, ormas, dan semua elemen, kita punya musuh yang lebih nyata: krisis energi. Tanpa bertengkar satu sama lain pun kita sedang menghadapi kesulitan yang nyata. Ya kalau mau ‘disambi’ berantem, berarti memang kita kelebihan energi, haha.

Hal sederhana yang kemudian dikeluhkan rakyat adalah, rakyat memang terbiasa susah, tapi ya sangat tidak adil adalah kalau kemudian lapisan terbawah masyarakat yang kemudian paling menderita akibat kenaikan BBM bersubsidi. Sementara mafia migas merajalela, oknum alat negara terlibat pula. Tidak ada rasa kebersamaan, susah-senang sebagai bangsa dijalani bersama. Oke, kalau memang menaikkan harga BBM bersubsidi ini pilihan yang harus diambil, lakukan jangan ragu. Tapi jangan ragu juga untuk: berantas mafia migas!!!

Bahkan intinya, berantas semua mafia. Pertahankan satu mafia saja, mafia asal Jogja. Mafia Pathuk! #kepleset